Webinar Nasional – Akuntabilitas Dana Kampanye Selamatkan Negeri dari Virus Korupsi

Makassar, 02 Maret 2021

Di pandu oleh ibu Nurhaedah, SE., M.I.Kom selaku moderator dalam acara Webinar Nasional yang mengusung tema “Akuntabilitas Dana Kampanye” Selamatkan Negeri dari Virus Korupsi. Yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (LPI-Makassar) kerjasama Peneleh Research Institute pada Rabu, 02 Maret 2021.Pada kesempatan ini Dr. H. Baso Sardjan (Ketua STIE LPI Makassar) dalam sambutannya menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari webinar ini memberikan ruang diskusi publik khususnya akuntabilitas pasca pilkada serentak. Harapannya, webinar ini mampu mendorong akuntabilitas dana kampanye, sehingga mengurangi praktek-praktek korupsi.  Antusias para peserta  yang mencapai kurang lebih 200 orang, merupakan bukti isu akuntabilitas publik masih santer didiskusikan dalam forum-forum yang digagas oleh Perguruan Tinggi.

Webinar nasional yang dilakukan secara virtual via zoom menghadirkan 3 narasumber dengan latar belakang kepakarannya yaitu DR. Aji Dedi Mulawarman dari Universitas Brawijaya yang juga merupakan periset senior Peneleh Research Institute. Dr. St. Salmah S, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA merupakan pakar sektor publik khususnya partai politik. Narasumber Dr. Arqam Azikin  dari Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam pemaparan materi Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., SE., M.SA mempertanyakan “Masih relevankah mendiskusikan akuntabilitas demokrasi? Melihat realitas politik di negeri ini, masyarakat hanya dijadikan bebek demokrasi, karena demokrasi kita yang sudah kebablasan. Adopsi demokrasi liberal telah mempengaruhi praktek akuntabilitas partai politik, tidak lain karena adanya kepentingan korporatokrasi.

Sementara itu, Dr. St. Salmah S, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA menyoroti biang dari korupsi dimulai dari Hulu hingga ke hilir yang harus dibenahi terutama akuntabilitas pengkaderan dalam pencaringan calon kepala daerah. Korupsi yang melanda negeri ini meski dorongan akuntabilitas gencar dilakukan, karena dimulai para konstestan yang terlibat tidak disertai dengan akuntabilitas pengkaderan, tetapi siapa yang punya duit atau dinasti politik.

Selanjutnya biang dari korupsi yang menjerat para politisi partai politik maupun kader-kader partai tidak lain konsep yang mendasari demokrasi yaitu demokrasi liberal, yang selalu diukur dengan transaksi uang dan kekuasaan. Padahal dasar demokrasi kita di Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila sesuai dengan amanat undang-undang dasar maupun idiologi partai politik. Sehingga Dr. Salmah mengajak kepada para peserta webinar untuk senantiasa mengusung nilai-nilai Pancasila khususnya dalam berakuntabilitas. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh politik bukan semata-mata karena tuntutan regulasi atau amanat perundang-undangan tetapi wujud ketaatan partai politik  sesuai sila pertama Pancasila yaitu tanggungjawab moril kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dr. Salmah berpendapat untuk menjamin akuntabiltas laporan bantuan keuangan partai politik khususnya dana kampanye,tidak cukup dengan regulasi, maupun audit kepatuhan untuk pencegahan korupsi, tetapi harus ada terobosan baru dengan mengembalikan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam berakuntabilitas, tandasnya.

Selanjutnya, Dr. Arqam Azikin menilai ada egenda besar yang harus kita dorong yaitu hentikan pilkada langsung pada pemilu 2024. Apa yang kita diulas oleh kedua pemateri dalam rangka menyelamatkan negeri dari virus korupsi, saya sepakat bahwa adopsi demokrasi liberal tidak sesuai dengan kita. Negeri ini punya budaya, agama dan adat istiadat yang berbeda. Ideologi Pancasila khususnya sila ke 4 terkait dengan demokrasi, nilai musyawarah. Tapi khan faktanya dalam pemilihan kepala daerah yang  bertarung biayanya mahal. Mau maju saja harus ada tiket dan tiket itu tidak gratis, begitupun pada saat pemungutan suara terjadi transaksi jual beli suara.

Peserta webinar Prof. Dr. Sulkifli dari Universitas Muhammadiyah yang bergabung via zoom menyarankan kegiatan webinar hari ini perlu ditindaklanjuti, saya kira isu perbaikan demokrasi dengan konsep-konsep yang ditawarkan oleh para narasumberterkait akuntabilitas partai, perlu kita tindaklanjuti agar partai politik dapat terhindar dari korupsi yang menahung. Diskusi-diskusi ini perlu disampaikan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah, DPR, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengembalikan demokrasi Pancasila sesuai kultur dan budaya kita.(@shal)